KPK OTT 10 Orang di Sidorajo, Ahli Hukum: Tidak Ada Istilah Besar Kecil dalam Berantas Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. OTT KPK itu terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Dalam operasi itu, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, langkah KPK tersebut layak diapresiasi. Menurutnya, dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak ada istilah besar kecil.

"Sebab pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika semua kejahatan yang dianggap korupsi atau penyimpangan diberantas secara cepat untuk menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum atau negara tidak memberikan toleransi sekecil apa pun atas perbuatan korupsi tersebut," kata dia kepada wartawan, Minggu (28/1/2024).

Dia menegaskan, sekecil apa pun tindakan korupsi yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan keuangan negara yang serius. Jika didiamkan, negara bisa tersandera dengan koruptor.

"Tindakan dan operasi senyap KPK ini efektif dapat menangkap 10 orang pelaku yang bermufakat  berkeinginan yang sama dengan menjalankan fungsinya masing masing untuk melakukan dugaan kejahatan korupsi atas insentif uang pajak," jelas dia.

Karenanya KPK perlu untuk menerapkan dan memperluas penyidikan guna menemukan informasi lain termasuk pelaku lain yang terlibat menikmati hasil uang kejahatan ini. Sebab tindakan pelaku telah menimbulkan kerugian.

"Jadi tidak boleh ada fakta yang dihilangkan ataupun tebang pilih pelaku dalam kasus ini. Semua yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat karakteristik dari kasus ini yang modus operandinya kolektif, dalam praktiknya biasanya ada pengendali atas orang orang yang bertindak dari sebuah wadah insitusi," ujar dia.

Kejahatan seperti ini, Azmi melanjutkan, biasanya terjadi dalam rentang waktu yang tidak sebentar secara melibatkan banyak orang dalam interaksi sebuah insitusi pemerintahan.